Pasuruan,Pojokkasus.com,– Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 pada Senin (20/4), di Taman Chandra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
Acara ini menampilkan berbagai tokoh penting, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, serta Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, dan sejumlah undangan kehormatan lainnya.
Evaluasi Program dan Rencana Aksi Tahun 2026
Rakerda kali ini diadakan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan selama setahun terakhir, sekaligus merencanakan program-program yang akan datang.
Adhy Karyono menyatakan, kegiatan ini memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam menilai hasil kerja yang telah dilakukan serta merencanakan langkah-langkah penting untuk tahun mendatang.
“Saya katakan rakerda ini sangat strategis, karena kita bisa menyiarkan pelaksanaan program di tahun sebelumnya dan tahun ini bisa menyiapkan program yang harus dilaksanakan dengan baik,” ungkap Adhy sambil memberikan berbagai acara di hadapan peserta rapat.
Fokus Pada Masalah Kemiskinan dan Program RTLH
PKK Kabupaten Pasuruan Peringati Hari Kartini dengan Talkshow Kesehatan
Salah satu isu utama yang dibahas dalam Rakerda kali ini adalah masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Jawa Timur.
Menurut Adhy, gerakan Pramuka diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi angka kemiskinan di provinsi ini.
Terlebih lagi, program “Satu Gudep Satu Rumah Tidak Layak Huni” (RTLH) yang digagas oleh Pramuka Jawa Timur mendapat apresiasi tinggi.
“Program satu Gudep satu rumah RTLH itu luar biasa dan sejalan dengan target kami di Pemprov untuk mengurangi kendala perumahan layak,” jelas Adhy.
Melalui program ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di daerah-daerah terpencil, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kolaborasi Antara Pemerintah dan Pramuka
Adhy juga menekankan bahwa hasil dari Rakerda ini akan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan di tahun 2026, dengan tujuan agar seluruh program yang dijalankan dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan provinsi.
Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan seperti Pramuka menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian tujuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
“Langkah kolaboratif ini menjadi bukti bahwa semangat gotong royong pramuka tetap relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern saat ini,” tambahnya.
Dampak Sosial dan Harapan Ke Depan
Kegiatan ini tidak hanya menjadi konsolidasi bagi pengurus Pramuka di seluruh kabupaten dan kota, tetapi juga membuka peluang bagi berbagai organisasi sosial untuk lebih berperan dalam memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat.
Melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial lainnya dapat dikurangi, menuju Jawa Timur yang lebih sejahtera dan maju.
Rakerda Kwarda Pramuka Jawa Timur diharapkan dapat menjadi titik awal bagi perubahan yang lebih baik dalam menyikapi tantangan sosial, ekonomi, dan pembangunan di provinsi tersebut.@Fandi
